Skip Navigation LinksPedoman-Tata-Kelola

Pedoman Tata Kelola

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan oleh PT Indonesia Power dengan memberlakukan Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Code), Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct, COC), Pedoman Kerja Direksi dan Komisaris (Board Manual) serta kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendukung Praktik tata Kelola Perusahaan seperti Kebijakan Whistle Blowing System, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan, Kebijakan Indonesia Power Bersih, Kebijakan Benturan kepentingan, Kebijakan Transparansi Informasi Publik.

1.    Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Code)

Tata Kelola Perusahaan berisi Arahan Strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penerapan GCG di Perusahaan dan menjadi induk kebijakan perusahaan  yang menjadi acuan bagi seluruh kegiatan Indonesia Power meliputi Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Fungsi serta peran Dewan Komisaris dan Direksi, HUbungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan (Stakeholder) dan prinsip-prinsip mengenai kebijakan pokok Perusahaan.

2.    Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct/COC)

Pedoman Etika Perusahaan merupakan acuan dalam melakukan interaksi di antara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan dan prinsip-prinsip GCG. Pedoman Etika Perusahaan ini mengatur mengenai apa yang patut dan tidak patut, baik dan tidak baik, hal-hal yang terpuji dan yang tercela, serta hal-hal yang dihargai dan tidak dihargai yang  dilakukann oleh pegawai IP dalam relasinya dengan semua stakeholder Perusahaan.

3.    Pedoman Kerja Direksi dan Komisaris (Board Manual)

Board Manual merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar hak, kewajiban, tugas, wewenang, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama Perusahaan serta proses hubungan dan fungsi anatara kedua organ tersebut.

4.    Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi memberikan panduan bagi pegawai untuk memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta memahami cara bersikap apabila menghadapi adanya praktik Gratifikasi.

5.    Kebijakan Benturan kepentingan

Kebijakan Benturan kepentingan memberikan panduan bagaimana mengetahui, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan yang baik.

6.    Kebijakan Whistle Blowing System

Kebijakan Whistle Blowing System merupakan Pedoman pelaksanaan dalam menangani pengaduan pelanggaran dari pemangku kepentingan (Stakeholder) untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif sebagai upaya pengungkapan berbagai pelanggaran dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku.

7.    Kebijakan Transparansi Informasi Publik

Kebijakan Transparansi Informasi Publik Indonesia Power berpijak pada Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan Transparansi Informasi Publik Indonesia Power berisi batasan-matasan Informasi Perusahaan yang diperbolehkan untuk menjadi konsumsi public atau materi publik yang dikecualikan dari seluruh Informasi yang wajib diinformasikan ke publik sesuai UU No. 14/2008 tersebut.

 8.    Kebijakan Indonesia Power Bersih

Kebijakan Indonesia Power Bersih merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Indonesia Power Bersih di Perusahaan yang bertujuan untuk menghilangkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Perusahaan.

9.    Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPP)

Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPP)  berisi ketentuan bagi pejabat setingkat eksekutif senior keatas berkewajiban untuk melaporkan Harta Kekayaannya kepada Perusahaan melalui Sekretariat Perusahaan. Kebijakan ini sejalan dengan Kebijakan Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).